TUGAS MK
NAMA : Rudi Setiawan
Npm : E1G013100
Nama Dosen : Apri Andani, SP, M.si
Prodi : TIP
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BENGKULU
2013
1. Masalah dalam Ekonomi pertanian.
18Jul
Ciri pertanian yang ada di indonesia adalah1.Semua jenis tanaman tertentu memerlukan semua nutrisi
2.Adanya tenaga kerja,tanah,serta modal
3.Pertanian spesifik menurut lokasi (ketinggian,suhu,ilkim)
4.Usaha tani dalam ukuran kecil dan subsisten
5.Curahan tenaga kerja tidak merata
6.Jarak lebar antara pengeluaran dan pendapatan
Persoalan-persoalan ekonomi pertanian
1.Pandangan petani
• Usaha
• Bagian dari hidup
• Suatu cara hidup
2.Masalah pokok
• Jarak waktu jarak antara tanam dan panen hanya 3 bulan (pada intinya petani hanya mengelurakan uang dan saat panen raya
• Pembiayaan pertanian; selama melakukan proses pertanian petani hanya mencari pnjaman. Dimana kebanyakan memakai sistem ijon. Hutangnya akan dibayar dengan panennya , sehingga petani menjadi ”price taker” bukan menjadi ”price maker”. Hal ini akan mengakibatkan meruginya petani
• Tekanan penduduk (pemerataan kepadatan penduduk) yang berarti bahwa di era sekarang kurangnya minat kalangan anak muda pada sektor pertanian
• Usia; usia yang bekerja pada sektor pertanian pada umunya adalah usia tua sehingga produktivitas dapat dikategorikan masih rendah
• Pertanian yang subsisten; orang melakukan usaha tani pada umumnya hanya untuk dirinya sendiri dan keluarga.
KOMENTAR
Saya setuju dengan artikel tersebut karena didalamnya terdapat ciri pertanian yang ada di indonesia,dan juga tercantum beberapa persoalan tentang pertanian serta masalah masalahnya
2. Jepang Peduli Masalah Perubahan Iklim Pertanian Dan Lingkungan Di sumut
Agustus 23, 2013 - Medan
MEDAN (Berita): Pemerintah Jepang melalui Konsulat Jenderal Jepang di Medan dan Japan International Coorportion Agency (JICA) membantu Indonesia, khususnya Sumatera Utara dalam mengatasi masalah perubahan iklim bidang pertanian dan lingkungan hidup.
Hal itu disosialisasikan pada seminar lingkungan hidup bertema “Pentingnya Penanggulangan pemanasan global, pemeliharaan lingkungan serta agro-industri di bidang pertanian” di Hotel Arya Duta Medan Rabu (21/8) siang tadi.
Acara itu dibuka Wakil Gubernur Sumut Ir HT Erry Nuradi, MSi dihadiri anggota DPD RI perwakilan Sumut Parindungan Purba, Konsul Jenderal Jepang di Medan Yuji Hamada, sejumlah kepala daerah antara lain Walikota Binjai M Idaham yang juga nara sumber.
Kemudian instansi terkait dari Sumut, Aceh dan Riau seperti Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bapedalda) Sumut. Wagubsu HT Erry Nuradi, MSi mengatakan aspek lingkungan hidup belum diperhatikan. Eksoploitasi lingkungan akan mengganggu lingkungan. Dengan citra baik dari lingkungan akan tercipta perilaku bisnis yang baik.
“Ke depannya, agar dapat meningkatkan posisi Indonesia menjadi G-10 di dunia, maka diperlukan upaya dalam meningkatkan pendapatan petani. Perkembangan perkenomian Jepang pasca perang tidak terlepas dari peningkatan petani sehingga mendongkrak pasar domestik dan mendorong perkembangan industri.
Pada dasarnya, kata Hamada, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya mineralnya. Namun, untuk mempermudah percepatan pengembangannya sehingga dapat memberikan manfaat penting dalam bidang perekonomian.
“Kita tidak dapat mengabaikan lingkungan. Kalau kita menggunakan pupuk kimia dan pestisida maka hal ini akan mengurangi potensi pengembangan pertanian dan kehutanan dan justru akan menghancurkan lingkungan,” katanya.
Ahli Climate Change (perubahan iklim) Japan International Coorporation Agen (JICA) Junko Noguchi mengatakan Indonesia sudah memperoleh manfaat dalam membangun kebersamaan seperti bergabung dengan negara G20.
“Isu lingkungan merupakan topik yang dibahas dalam kerjasama dengan JICA, termasuk Sumut merupakan perhatian kami dengan adanya percontohan pertanian perubahan iklim seperti Gas Rumah Kaca kerjasama dengan Bappedalda.
JICA mendukung Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Sumut dalam rangka memenuhi ketentuan Indonesia untuk mengurangi GRK 20 persen atau 40 persen dengan dukungan internasional tahun 2020. JICA juga mendukung merumuskan instruksi gubernur tentang adaptasi kondisi iklim yang ekstrim sebagai upaya mengamankan produksi beras. (Wie)
Selasa, 15 Oktober 2013 | 17:58 WIB
3. Petani Minta Pemerintah Benahi Produksi
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), Dadi Sudiana, meminta pemerintah tak hanya mengurusi masalah harga komoditas. Dadi berharap pemerintah lebih fokus dalam membenahi masalah pada sisi produksi.
“Jangan cuma melihat harga. Harga naik karena gagal panen, akibat hama dan penyakit. (Tapi) untuk menyelamatkan tanaman biaya tinggi, jadi harga tinggi bukan berarti petani untung besar,” kata Dadi ketika dihubungi Tempo, Selasa, 15 Oktober 2013.
Pekan lalu, Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah di tingkat konsumen. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, mengatakan jika harga komoditas-komoditas tersebut di atas harga referensi, pemerintah mengizinkan impor.
Untuk komoditas cabai merah dan cabai keriting, harga referensi ditetapkan Rp 26.300 per kilogram. Dengan harga ini, harga bawang di tingkat petani diperkirakan Rp 12.290, sudah termasuk biaya produksi dan margin petani.
Sementara untuk komoditasi cabai rawit merah, harga referensi ditetapkan Rp 28.000 per kilogram. Untuk cabai rawit merah, Kementerian Perdagangan memperkirakan harga di tingkat petani diperkirakan Rp 13.365 per kilogram.
“Jangan cuma melihat harga. Harga naik karena gagal panen, akibat hama dan penyakit. (Tapi) untuk menyelamatkan tanaman biaya tinggi, jadi harga tinggi bukan berarti petani untung besar,” kata Dadi ketika dihubungi Tempo, Selasa, 15 Oktober 2013.
Pekan lalu, Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah di tingkat konsumen. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina, mengatakan jika harga komoditas-komoditas tersebut di atas harga referensi, pemerintah mengizinkan impor.
Untuk komoditas cabai merah dan cabai keriting, harga referensi ditetapkan Rp 26.300 per kilogram. Dengan harga ini, harga bawang di tingkat petani diperkirakan Rp 12.290, sudah termasuk biaya produksi dan margin petani.
Sementara untuk komoditasi cabai rawit merah, harga referensi ditetapkan Rp 28.000 per kilogram. Untuk cabai rawit merah, Kementerian Perdagangan memperkirakan harga di tingkat petani diperkirakan Rp 13.365 per kilogram.
Rabu, 25 September 2013 | 11:42 WIB
4. Kemarau, Harga Rumput Laut Melambung
TEMPO.CO, Brebes - Ketika banyak petani padi menganggur atau beralih pekerjaan selama musim kemarau, tidak demikian dengan petani rumput laut. Justru mereka meraup berkah selama musim kemarau. “Kalau petani rumput laut inginnya kemarau terus,” kata Kepala Desa Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Maryoko kepada Tempo pada Rabu, 25 September 2013.
Maryoko mengatakan, kemarau berpengaruh pada tingginya kandungan karagenan rumput laut. Karagenan adalah senyawa yang diekstraksi dari rumput laut yang biasa untuk bahan pengental atau pembuatan gel.” Karagenanitu yang dicari pabrik agar-agar dari Jakarta dan Malang,” ujar Maryoko.
Selama kemarau, satu hektare tambak mampu menghasilkan rumput laut sekitar 1,5 ton hingga 1,8 ton. Musim panen kali ini harga rumput laut dari Kaligangsa Kulon melonjak hingga Rp 5.600 per kilogram. Pada musim hujan beberapa waktu lalu, harga rumput laut sempat anjlok sampai Rp 3.000 per kilogram.
Kaligangsa Kulon dikenal sebagai sentra rumput laut di Brebes. Dari total 1.200 hektare tambak di Kaligangsa Kulon, 800 hektare di antaranya untuk budidaya rumput laut. Tambak itu dikelola delapan kelompok tani. Tiap satu kelompok beranggotakan 25 sampai 30 petani. Rumput laut bisa dipanen tiap dua bulan.
Dengan perhitungan satu hektare tambak menghasilkan 1,5 ton rumput laut, Kaligangsa Kulon mampu menghasilkan 7.200 ton rumput laut tiap tahun. Jika harga rumput laut bisa stabil Rp 5.600 per kilogram, tambak di Kaligangsa Kulon mampu menghasilkan Rp 40,3 miliar tiap tahun. Namun, petani rumput laut selama ini tidak punya kekuatan untuk menentukan harga.
Sebab, harga rumput laut ditentukan dari kandungan karagenan. Sementara itu, alat pengecek kadar karagenan hanya dimiliki pabrik pengolah rumput laut, sehingga petani hanya bisa pasrah ketika pabrik menyatakan kadar karagenan rumput laut mereka rendah. “Semestinya pemerintah memberi bantuan alat pengecek kadar karagenan itu kepada petani.”
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, Tandi, mengatakan budidaya rumput laut di Desa Kaligangsa Kulon selama ini juga masih terkendala rob atau naiknya air laut ke daratan. “Dari pantauan kami, ketinggian rob tahun ini bertambah hingga 40 sentimeter,” katanya. Rob skala besar biasa terjadi pada April sampai Juni.
Selain menghanyutkan rumput laut, rob skala besar juga sering merusak tanggul tambak. Sedangkan rob dalam skala kecil berpengaruh pada buruknya kualitas rumput laut. Sebab, keruhnya air rob akan menempel dan mengotori rumput laut. Rumput laut juga rentan dengan hama ganggang. “Maka itu, tambak rumput laut juga untuk budidaya bandeng untuk memerangi hama ganggang,” jelasnya.
Maryoko mengatakan, kemarau berpengaruh pada tingginya kandungan karagenan rumput laut. Karagenan adalah senyawa yang diekstraksi dari rumput laut yang biasa untuk bahan pengental atau pembuatan gel.” Karagenanitu yang dicari pabrik agar-agar dari Jakarta dan Malang,” ujar Maryoko.
Selama kemarau, satu hektare tambak mampu menghasilkan rumput laut sekitar 1,5 ton hingga 1,8 ton. Musim panen kali ini harga rumput laut dari Kaligangsa Kulon melonjak hingga Rp 5.600 per kilogram. Pada musim hujan beberapa waktu lalu, harga rumput laut sempat anjlok sampai Rp 3.000 per kilogram.
Kaligangsa Kulon dikenal sebagai sentra rumput laut di Brebes. Dari total 1.200 hektare tambak di Kaligangsa Kulon, 800 hektare di antaranya untuk budidaya rumput laut. Tambak itu dikelola delapan kelompok tani. Tiap satu kelompok beranggotakan 25 sampai 30 petani. Rumput laut bisa dipanen tiap dua bulan.
Dengan perhitungan satu hektare tambak menghasilkan 1,5 ton rumput laut, Kaligangsa Kulon mampu menghasilkan 7.200 ton rumput laut tiap tahun. Jika harga rumput laut bisa stabil Rp 5.600 per kilogram, tambak di Kaligangsa Kulon mampu menghasilkan Rp 40,3 miliar tiap tahun. Namun, petani rumput laut selama ini tidak punya kekuatan untuk menentukan harga.
Sebab, harga rumput laut ditentukan dari kandungan karagenan. Sementara itu, alat pengecek kadar karagenan hanya dimiliki pabrik pengolah rumput laut, sehingga petani hanya bisa pasrah ketika pabrik menyatakan kadar karagenan rumput laut mereka rendah. “Semestinya pemerintah memberi bantuan alat pengecek kadar karagenan itu kepada petani.”
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes, Tandi, mengatakan budidaya rumput laut di Desa Kaligangsa Kulon selama ini juga masih terkendala rob atau naiknya air laut ke daratan. “Dari pantauan kami, ketinggian rob tahun ini bertambah hingga 40 sentimeter,” katanya. Rob skala besar biasa terjadi pada April sampai Juni.
Selain menghanyutkan rumput laut, rob skala besar juga sering merusak tanggul tambak. Sedangkan rob dalam skala kecil berpengaruh pada buruknya kualitas rumput laut. Sebab, keruhnya air rob akan menempel dan mengotori rumput laut. Rumput laut juga rentan dengan hama ganggang. “Maka itu, tambak rumput laut juga untuk budidaya bandeng untuk memerangi hama ganggang,” jelasnya.
KOMENTAR
masalah yang dialami pada artkel diatas adalah masalah kemarau yang membuat petani rumput laut merugi, itu semua disebabkan oleh kemarau yang berkepanjangan dan juga harga rumput laut yang menurun drastis,yang semula harganya rp 5.600 perkilogramnya menjadi rp 3000. Sementara itu, alat pengecek kadar karagenan hanya dimiliki pabrik pengolah rumput laut, sehingga petani hanya bisa pasrah ketika pabrik menyatakan kadar karagenan rumput laut mereka rendah dan Semestinya pemerintah memberi bantuan alat pengecek kadar karagenan itu kepada petani.
5. Prioritas Utama Bidang Pertanian dan Pangan, Nasib Petani yang tak Kunjung Membaik
Meski masuk prioritas dalam program iptek, namun nyatanya sampai saat ini nasib para petani belum menggambirakan, bahkan pahit. Padahal tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor pertanian mencapai 34 juta orang. Sementara ketidakpastian kebijakan pemerintah bisa membuat petani enggan bertanam padi.
Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan masalah yang berkenaan seputar ini bisa menjadi problem nasional. Sementara sampai saat ini kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan harga pembelian gabah ke petani saja selalu berubah atau penuh ketidakpastian.
Baru-baru ini pemerintah merencanakan Kredit gadai Gabah untuk para petani sebesar 2 miliar. Pelaksananya adalah perum pegadaian. Hal ini sebenarnya dilakukan untuk membantu memberikan kredit bagi para petani, karena macetnya sejumlah KUT (kredit usaha tani). Namun sampai saat ini dana tersebut masih berada di Departemen Pertanian, dalam artian belum turun.
Sebagaimana yang ditulis Bisnis Indonesia, dalam pelaksanaannya nanti kemungkinan sistem yang berlaku lewat KKG lewat pegadaian yaitu dengan bunga 3,5 % dan lama pengembaliannya sekitar empat bulan.
Ini gambaran sekilas nasib para petani kita yang semakin terpuruk dan kurang mendapat perhatian.
Bagaimana Punas ristek memandang bidang ini?. Upaya indentifikasi prioritas program penelitian dan pengembangan pertanian di sini adalah sebagai berikut :
1. Merinci kebutuhan dan tuntutan pembangunan pertanian
2. Menentukan sasaran dan target keluaran
3. Identifikasi calon penerima dan pengguna kebijakan
4. Mendefinisikan sumber daya tersedia dan rencana pemanfaatannya
5. Menentukan rencana tindakan yang dibutuhkan
Sementara itu dalam punas Ristek ini juga dikatakan untuk meletakkan kelembagaan iptek ( khususnya di bidang pertanian) pada posisi strategis diperlukan upaya peningkatan kualitas SDM, peningkatan peran dan efektivitas serta keterkaitan lembaga-lembaga penelitian pertanian pangan dan gizi. Ini antara lain langka-langkah yang dilakukan ristek pada bidang pertanian yang nampaknya masih perlu disesuaikan kembali agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan para petani.
Dan nampaknya perlu ada jembatan yang menghubungkan penelitian bidang pertanian dan kondisi di lapangan sehingga terdapat jalan keluar masalah krusial sebenarnya yang diperlukan petani dalam masalah pertanian ini. Karena nampaknya dari zaman Orde Baru sampai sekarang, nasib para petani belum juga kunjung berubah. Dan ini memerlukan kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi serta niat yang tulus dari semua komponen/lembaga yang terkait, terutama pemerintah untuk mengangkat nasib petani kita dari kesulitan dan keputus-asaan
KOMENTAR
Saya setuju dengan masalah yang dialami artikel tersebut,yaitu tentang pangan , dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat petani enggan untuk mananam padi,apalagi baru-baru ini pemerintah merencanakan Kredit gadai Gabah untuk para petani sebesar 2 miliar, yang maksudkan untuk membantu petani,tetapi malah menyusahkan petani,yaitu dengan bunga 3,5% dan dengan lama pengembalian 4 bulan.
6. Pertanian Modern
03 April 2013
03 April 2013
Konsep dasar dari pertanian adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka dilakukan upaya melalui berbagai cara agar pangan yang ada di dunia ini tetap lestari dan berkesinambungan.
Pada awal pra sejarah atau purba, pola pertanian dimulai dengan ditandainya perubahan pola hidup dari ladang berpindah menjadi menetap di suatu daerah. Konsep awal pertanian ini menjadi basic sector atau landasan dasar yang merupakan pijakan dari sektor-sektor lain karena ini memang suatu ‘fitrah’ dari sektor usaha berbasis sumber daya seperti pertanian.
Hal ini menyebabkan sektor pertanian terintegrasi dengan baik ke dalam kebijakan ekonomi makro. Oleh karena itu, pada tataran konsep dasar ini, pertanian bisa berkembang pesat. Bahkan negara-negara yang memiliki basis sumber daya kuat seperti Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Dalam Arifin (2004),
Pada era 1970-an Indonesia cukup berhasil membangun fondasi atau basis pertumbuhan ekonomi yang baik, dimana pembangunan pertanian terintegrasi dalam kebijakan ekonomi makro. Pada era tersebut pertanian menjadi andalan dan sebagai penyumbang devisa terbesar ekonomi Indonesia.
Hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat banyak adalah terpenuhinya kebutuhan pangan secara mandiri (swasembada) pada pertengahan era 1980-an.
Seiiring dengan laju perubahan pertumbuhan pembangunan di Indonesia yang dititik beratkan pada sector industri yang berdampak pada berkurangnya lahan pertanian, maka konsep pertanian selanjutnya mulai dikembang melalui konsep pemuliaan spesies pertanian yaitu mencari varietas-varietas yang memiliki keunggulan tersendiri dan lebih menguntungkan manusia. Konsep ini muncul sebagai bagian dari peningkatan kualitas setelah adanya peningkatan kuantitas dari konsep pertama. Pemilihan varietas-varietas dengan keunggulan tertentu, seperti rasa yang enak, hasil panen yang banyak dalam sekali masa tanam, menghasilkan daging atau susu yang banyak dan berkualitas, dan tahan terhadap hama dan penyakit.
Kedua konsep pertanian ini dapat dikatakan sebagai konsep dasar pertanian yang walau berubah seperti apapun kehidupan di muka bumi ini, kedua konsep akan terus digunakan.
Selanjutnya saat ini mulai dikembangkan konsep pertanian modern yaitu bukan hanya membahas usaha untuk pemenuhan kebutuhan pangan manusia dan pemuliaan spesies pertanian, tetapi sudah lebih ke arah bagaimana cara optimalisasi usahatani untuk menghasilkan bahan pangan yang bermutu, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Di dalamnya juga termasuk usaha peningkatan teknologi pertanian agar pertanian berjalan lebih efektif dan efisien. Inilah perkembangan konsep pertanian selanjutnya. Konsep ini merupakan penggabungan dari dua konsep awal yang terkesan berjalan sendiri-sendiri Pada awalnya terlihat kurang adanya keterkaitan yang erat antara riset dan pengembangan teknologi pertanian dengan peningkatan hasil panen di lapangan. Seiring berjalannya waktu mulai ada harmonisasi keduanya dan hal ini sudah mulai terlihat di tahun 2008 ini. Triwulan II 2008 ini PDB sektor pertanian meningkat 5,1% dari Triwulan I. Hal ini seiring dengan tingginya nilai ekspor hasil pertanian periode Januari-Juni 2008 yang meningkat 50,13% dibanding periode yang sama tahun lalu. Inilah bukti dari optimalisasi usahatani di Indonesia berhasil. Tingginya nilai ekspor hasil pertanian indonesia juga menandakan bahwa kualitas produk pertanian kita sudah sesuai dengan standar kualitas internasional. Baiknya kualitas dan kuantitas produk pertanian Indonesia merupakan hasil dari konsep pertanian modern yang diterapkan di Indonesia.
Konsep optimalisasi usahatani ini dijabarkan oleh sebuah sistem terpadu yang mampu melingkupi semua sektor, termasuk industri, dan mengaitkannya menjadi sebuah rantai perekonomian Indonesia. Sistem ini merupakan penerapan dari konsep pertanian modern, yaitu system agribisnis.
Sistem agribisnis merupakan sistem yang terdapat keterkaitan erat antar subsistem agribisnis mulai dari hulu hingga jasa penunjang dan menopang satu sama lain. Sistem agribisnis merupakan konsep yang lebih konkrit dan komprehensif untuk pengembangan sektor pertanian ke arah yang lebih baik. Dengan adanya sistem ini, pengembangan komoditas-komoditas pertanian Indonesia pun menjadi lebih fokus karena setiap komoditas memiliki subsistem agribisnis yang berbeda-beda. Sistem ini juga mampu menggerakkan pemerintah untuk lebih giat mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap pertanian rakyat dan dunia perbankan agar lebih ‘ramah’ terhadap petani dalam hal kredit karena keduanya masuk sebagai salah satu subsistem agribisnis, yaitu subsistem jasa penunjang yang bergerak bersama-sama subsistem yang lainnya.
Setelah perjuangan penuh manusia untuk merancang konsep pertanian modern untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tanpa batas, kini berkembang lagi konsep pertanian baru yang semakin menunjukkan kebutuhan manusia yang tanpa batas. Pengembangan sektor pertanian ke arah yang lebih lanjut adalah untuk usaha pemenuhan energi. Sumber daya alam yang semakin terbatas, terutama sumber energi, membuat manusia kembali mengandalkan pertanian sebagai penghasil sumber energi alternatif. Belakangan sudah dikembangkan biofuel di Brazil dengan memanfaatkan tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas) dan sudah mulai dikembangkan pula oleh negara lain.
Semua hal diatas mengenai konsep pertanian berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang tanpa batas. Padahal, sumber daya yang tersedia sudah pasti ada batasnya dan suatu saat akan habis. Untuk kepentingan yang sangat vital inilah sektor pertanian kini sudah terpolitisasi. Apalagi di Indonesia yang mayoritas warganya berlatar belakang pertanian atau berhubungan dengan sektor pertanian.
Sumber : http://www.matohtech.com/2012/05/mesin-empos-tikus-sederhana.html
Penulis : Admin Balai Pengembang.
KOMENTAR
Saya setuju pada artikel diatas, karena sesuai dengan pertanian di Indonesia saat ini kusunya di bidang perekonomian. Tetapi seharusnya lebih di perjelas lagi, agar bagaimana membentuk sektor industry yang handal
7. Kondisi Pertanian Indonesia saat ini “Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian Indonesia”
Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya.
Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.
Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan: (a) skala kecil, (b) modal yang terbatas, (c) penggunaan teknologi yang masih sederhana, (d) sangat dipengaruhi oleh musim, (e) wilayah pasarnya lokal, (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, (h) pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani. Selain itu, masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Petani, menuntut pemerintah untuk dapat lebih serius lagi dalam upaya penyelesaian masalah pertanian di Indonesia demi terwujudnya pembangunan pertanian Indonesia yang lebih maju demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Di bawah ini terdapat beberapa rekomendasi, tawaran, saran, masukan dan juga tuntutan hasil dari pemikiran mahasiswa-mahasiswa pertanian Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pertanian Indonesia (FKMPI) terkait strategi pembangunan pertanian di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
- Optimalisasi program pertanian organik secara menyeluruh di Indonesia serta menuntut pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian yang produktif dan ramah lingkungan.
- Regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang eksistensinya dilindungi oleh undang-undang.
- Penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani, berupa program insentif usaha tani, program perbankan pertanian, pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani, serta pengembangan industrialisasi yang berbasis pertanian/pedesaan, dan mempermudah akses-akses terhadap sumber-sumber informasi IPTEK.
- Indonesia harus mampu keluar dari WTO dan segala bentuk perdagangan bebas dunia pada tahun 2014.
- Perbaikan infrastruktur pertanian dan peningkatan teknologi tepat guna yang berwawasan pada konteks kearifan lokal serta pemanfaatan secara maksimal hasil-hasil penelitian ilmuwan lokal.
- Mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
- Peningkatan mutu dan kesejahteraan penyuluh pertanian.
- Membuat dan memberlakukan Undang-Undang perlindungan atas Hak Asasi Petani.
- Memposisikan pejabat dan petugas di setiap instansi maupun institusi pertanian dan perkebunan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing.
- Mewujudkan segera reforma agraria.
- Perimbangan muatan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian serta penyusunan konsep jam tayang khusus untuk publikasi dunia pertanian di seluruh media massa yang ada.
- Bimbingan lanjutan bagi lulusan bidang pertanian yang terintegrasi melalui penumbuhan wirausahawan dalam bidang pertanian (inkubator bisnis) berupa pelatihan dan pemagangan (retoling) yang berorientasi life skill, entrepreneurial skill dan kemandirian berusaha, program pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda melalui kegiatan magang ke negara-negara dimana sektor pertaniannya telah berkembang maju, peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi pertanian, pengembangan program studi bidang pertanian yang mampu menarik generasi muda, serta program-program lain yang bertujuan untuk menggali potensi, minat, dan bakat generasi muda di bidang pertanian serta melahirkan generasi muda yang mempunyai sikap ilmiah, professional, kreatif, dan kepedulian sosial yang tinggi demi kemajuan pertanian Indonesia, seperti olimpiade pertanian, gerakan cinta pertanian pada anak, agriyouth camp, dan lain-lain.
- Membrantas mafia-mafia pertanian.
- Melibatkan mahasiswa dalam program pembangunan pertanian melalui pelaksanaan bimbingan massal pertanian, peningkatan daya saing mahasiswa dalam kewirausahaan serta dana pendampingan untuk program–program kemahasiswaan.
Banyak hal yang harus kita lakukan dalam mengembangkan pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan utama yang menjadi prioritas dalam melakukan program apapun. Tentu hal itu tidak boleh hanya menguntungkan satu golongan saja namun diarahkan untuk mencapai pondasi yang kuat pada pembangunan nasional. Pembangunan adalah penciptaan sistem dan tata nilai yang lebih baik hingga terjadi keadilan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Pembangunan pertanian harus mengantisipasi tantangan demokratisasi dan globalisasi untuk dapat menciptakan sistem yang adil. Selain itu harus diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pembangunan sistem pertanian dan usaha pertanian yang kuat dan mapan. Dimana Sistem tersebut harus dapat berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik. @diperoleh dari berbagai sumber).
Kriteria Menteri Pertanian Indonesia
- Berlatar belakang pendidikan pertanian serta menguasai ilmu pertanian terapan dan teknis.
- Berani turun secara langsung kelapangan melihat kondisi permasalahan pertanian di Indonesia.
- Mampu menjadikan pertanian sebagai leading sector perekonomian bangsa.
- Bersedia berkomunikasi dan bekerjasama serta mengikutsertakan petani, mahasiswa, institusi, dan instansi pertanian dalam pengambilan kebijakan.
- Membuat dan mampu mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada upaya pembangunan pertanian dan kepentingan petani.
- Berpengalaman dan berdedikasi di bidang pertanian.
- Memiliki track record yang baik (tidak pernah terlibat kasus hukum).
- Loyal terhadap pemerintah dan NKRI.
- Mewujudkan program wilayah bebas korupsi (wbk) di Departemen Pertanian.
- Berani bertindak cepat dan tepat dalam mengambil keputusan untuk kemajuan pertanian Indonesia.
- Mampu mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia pada tahun 2014.
- Berani membuat program peningkatan kesejahteraan untuk petani.
- Berani membuat kebijakan bersama dengan Departemen Pendidikan Nasional agar dunia pendidikan pertanian lebih diperhatikan dan maju.
Banten, 17 September 2009
KOMENTAR
Saya setuju dengan artikel diatas karena mentri mau membahas tentang pertanian yang ada di Indonesia.dan pemerintah juga banyak menyinggung tentang lemahnya sector pertanian iti sendiri.
8. OECD: Pangan & Pertanian Masalah Ekonomi Global
Jum'at, 26 Februari 2010 00:27 wib
Dadan Muhammad Ramdan - Okezone
Browser anda tidak mendukung iFrame
JAKARTA - Sebanyak 39 negara berkumpul di Paris Perancis atas undangan OECD, organisasi dunia untuk ekonomi dan kerja sama pembangunan.
Menurut Wakil Menteri Pertanian Bayu Khrisnamurthi, secara khusus perwakilan dari negara-negara tersebut membicarakan kebijakan pangan dan pertanian untuk masa depan yang berkelanjutan (sustainable future), menjawab tantangan dan peluang global di bidang pangan dan pertanian.
Kegiatan ini merupakan pertemuan tingkat menteri- menteri pertanian OECD pertama dalam 12 tahun. Indonesia sendiri ditempatkan bersama China, India, Brazil, dan Afrika Selatan sebagai negara nonanggota OECD yang dianggap sangat penting dalam keseimbangan ekonomi dan pembangunan dunia.
Bayu menjelaskan ada tiga isu yg dibahas, yakni ketahanan pangan, degradasi lingkungan, dan kemiskinan. Ketiga hal tersebu saling terkait dan juga dipandang telah menjadi masalah bersama dalam skala global.
"Memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan daya beli global, dunia harus mampu memproduksi 50 persen lebih banyak pangan di tahun 2030 dibandingkan pasokan tersedia saat ini dan harus memproduksi dua kali lipat lebih banyak pangan di tahun 2050," paparnya, Kamis (25/2/2010).
Di sisi lain, kata dia, sumber daya untuk memproduksi semakin terbatas. Negara-negara produsen besar menginginkan pasar yang lebih terbuka untuk menjawab tantangan itu. Sementara itu, negara-negara konsumen menganggap perlunya pengembangan produksi di dalam negeri.
Dalam hal ini diakui volatilitas pasar pangan dunia akan semakin tidak menentu dan akan berpengaruh terhadap produsen maupun konsumen pangan. "Air dipandang menjadi faktor penentu dalam produksi pangan global," ujar Bayu.
Menurut Wakil Menteri Pertanian Bayu Khrisnamurthi, secara khusus perwakilan dari negara-negara tersebut membicarakan kebijakan pangan dan pertanian untuk masa depan yang berkelanjutan (sustainable future), menjawab tantangan dan peluang global di bidang pangan dan pertanian.
Kegiatan ini merupakan pertemuan tingkat menteri- menteri pertanian OECD pertama dalam 12 tahun. Indonesia sendiri ditempatkan bersama China, India, Brazil, dan Afrika Selatan sebagai negara nonanggota OECD yang dianggap sangat penting dalam keseimbangan ekonomi dan pembangunan dunia.
Bayu menjelaskan ada tiga isu yg dibahas, yakni ketahanan pangan, degradasi lingkungan, dan kemiskinan. Ketiga hal tersebu saling terkait dan juga dipandang telah menjadi masalah bersama dalam skala global.
"Memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan daya beli global, dunia harus mampu memproduksi 50 persen lebih banyak pangan di tahun 2030 dibandingkan pasokan tersedia saat ini dan harus memproduksi dua kali lipat lebih banyak pangan di tahun 2050," paparnya, Kamis (25/2/2010).
Di sisi lain, kata dia, sumber daya untuk memproduksi semakin terbatas. Negara-negara produsen besar menginginkan pasar yang lebih terbuka untuk menjawab tantangan itu. Sementara itu, negara-negara konsumen menganggap perlunya pengembangan produksi di dalam negeri.
Dalam hal ini diakui volatilitas pasar pangan dunia akan semakin tidak menentu dan akan berpengaruh terhadap produsen maupun konsumen pangan. "Air dipandang menjadi faktor penentu dalam produksi pangan global," ujar Bayu.
Baca Juga
Menurut dia, air telah menjadi pembatas serius di banyak bagian dunia. Perubahan iklim juga telah menambah serius masalah air tersebut. Situasi perubahan lingkungan juga terkait denga kontribusi pertanian terhadap emisi gas rumah kaca dari pertanian, yang mencapai 14 persen dari total emisi GRK global, nomor 4 setelah energi (26 persen), industri (19 persen) dan kehutanan (17 persen).
Pada tahun 2013 sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 15,04%. Namun, dalam satu dekade terakhir jumlah rumah tangga petani turun hingga 5 juta orang menjadi 26,13 juta orang pada 2013.
Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Bambang Kristianto mengatakan Indonesia harus bisa menciptakan teknologi baru untuk mengolah hasil hasil pertanian. Menurutnya jika Indonesia sudah bisa menciptakan inovasi teknologi dalam sektor pertanian maka ketergantungan akan produk impor bisa dikurangi.
" Indonesia adalah negara dengan sektor pertanian terbesar, tapi kalau bicara teknologi, Indonesia sudah jauh tertinggal 10 tahun dari Malaysia karena Malaysia dalam hal pengembangan teknologi pertanian sudah lebih baik," ujar dia dalam acara " Peningkatan Wawasan Statistik Pertanian Untuk Wartawan" di Hotel Mirah, Bogor, Sabtu (7/9).
Dia menjelaskan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah menambah alokasi anggaran untuk sektor pertanian khususnya meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut dia selama ini banyak daerah yang menggunakan anggaran daerahnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan padahal potensi sektor pertanian di daerah cukup besar untuk dikembangkan.
" Kebanyakan daerah menggunakan APBD nya untuk sektor pertanian dan kesehatan, sektor pertanian menjadi prioritas terakhir, ke depannya agar sektor pertanian lebih baik maka anggaran untuk sektor pertanian harus dinaikan," ujar dia
Dia mengatakan jika belanja daerah sudah bisa ditingkatkan, maka pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan teknologi pengolahan pertanian dengan cara membuat bank pertanian.
Dikutip dari Metrotvnews.com
Struktur perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Kita sudah sering mendiskusikan topik ini jauh sebelum era reformasi tahun 1998. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi.
Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.
Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.
Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.
Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.
Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.
Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.
Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.
Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.
Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.
Struktur perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa ini perlu segera dibenahi, sehingga kita dapat meneruskan hasil dari kebijakan perekonomian Indonesia yang sudah dibangun puluhan tahun lalu, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai saat sekarang ini.
Firmanzah, PhD
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
KOMENTAR
Saya setuju pada artikel tersebut yang banyak membicarakan kebijakan pangan dan pertanian untuk masa depan yang berkelanjutan (sustainable future), menjawab tantangan dan peluang global di bidang pangan dan pertanian.
9 Masalah Pertanian di Indonesia
Berita Terhangat
Masalah Pertanian di Indonesia - Meski transfromasi struktur ekonomi yang semakin mengantarkan Indonesia dewasa ini menujukkan gejala menuju negera industri , tapi tidaklah salah bila kita masih menggap bahwa Indonesia masih sebagai bagian dari negara agraris.
Setidaknya, ada dua alasan mengapa negeri ini masih dianggap sebagai negara agraris atau negara pertanian. Pertama, sektor pertanian masih menjadi salah satu leading sector dalam ekonomi Indonesia, ditunjukkan oleh pangsanya yang masih cukup tinggi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Alasan kedua, sebagian besar, yakni sekitar 33 persen (42,47 juta), penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menggantungkan hidupnya (bekerja) di sektor pertanian.
Walau Indonesia merupakan negara pertanian, tetapi sejauh ini masih banyak berbagai hal masalah pertanian di Indonesia yang membuat sektor pertanian tersebut belum berkembang sepertihalnya pertanian di negara-negara lain.
Apa sebenarnya masalah pertandian di Indonesia yang paling pelik dan sejauh ini belum ditangani secara serius oleh pihak-pihak terkait?
Masalah Pertanian di Indonesia
Sistem atau cara pertanian di Indonesia masih didominasi oleh sistem pertanian masa lalu, yaitu sistem pertanian yang mempunyai banyak kelemahan diantaranya adalah:
1. Skala kecil,
2. Modal yang terbatas,
3. Penggunaan teknologi yang masih sederhana,
4. Sangat dipengaruhi oleh musim,
5. Wilayah pasarnya lokal,
6. Umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi),
7. Akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah,
8. Pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani,
9. Pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali
10. Kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani,
11. Kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang,
12. Swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Petani.
Solusi Mengatasi Masalah Pertanian di Indonesia
Dari ke 12 hal masalah pertanian di Indonesia yang sudah dipaparkan diatas, maka berikut akan dipaparkan bagaimana cara mengatasi masalah pertanian tersebut dimasa yang akan datang.
1. Optimalisasi program pertanian organik secara menyeluruh di Indonesia serta menuntut pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian yang produktif dan ramah lingkungan.
2. Regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang eksistensinya dilindungi oleh undang-undang.
3. Penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani, berupa program insentif usaha tani, program perbankan pertanian, pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani, serta pengembangan industrialisasi yang berbasis pertanian/pedesaan, dan mempermudah akses-akses terhadap sumber-sumber informasi IPTEK.
4. Indonesia harus mampu keluar dari WTO dan segala bentuk perdagangan bebas dunia pada tahun 2014.
5. Perbaikan infrastruktur pertanian dan peningkatan teknologi tepat guna yang berwawasan pada konteks kearifan lokal serta pemanfaatan secara maksimal hasil-hasil penelitian ilmuwan lokal.
6. Mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
7. Peningkatan mutu dan kesejahteraan penyuluh pertanian.
8. Membuat dan memberlakukan Undang-Undang perlindungan atas Hak Asasi Petani.
9. Memposisikan pejabat dan petugas di setiap instansi maupun institusi pertanian dan perkebunan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing.
10. Mewujudkan segera reforma agraria.
11. Perimbangan muatan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian serta penyusunan konsep jam tayang khusus untuk publikasi dunia pertanian di seluruh media massa yang ada.
12. Bimbingan lanjutan bagi lulusan bidang pertanian yang terintegrasi melalui penumbuhan wirausahawan dalam bidang pertanian (inkubator bisnis) berupa pelatihan dan pemagangan (retoling) yang berorientasi life skill, entrepreneurial skill dan kemandirian berusaha, program pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda melalui kegiatan magang ke negara-negara dimana sektor pertaniannya telah berkembang maju, peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi pertanian, pengembangan program studi bidang pertanian yang mampu menarik generasi muda, serta program-program lain yang bertujuan untuk menggali potensi, minat, dan bakat generasi muda di bidang pertanian serta melahirkan generasi muda yang mempunyai sikap ilmiah, professional, kreatif, dan kepedulian sosial yang tinggi demi kemajuan pertanian Indonesia, seperti olimpiade pertanian, gerakan cinta pertanian pada anak, agriyouth camp, dan lain-lain.
13. Membrantas mafia-mafia pertanian.
14. Melibatkan mahasiswa dalam program pembangunan pertanian melalui pelaksanaan bimbingan massal pertanian, peningkatan daya saing mahasiswa dalam kewirausahaan serta dana pendampingan untuk program–program kemahasiswaan.
Setidaknya, ada dua alasan mengapa negeri ini masih dianggap sebagai negara agraris atau negara pertanian. Pertama, sektor pertanian masih menjadi salah satu leading sector dalam ekonomi Indonesia, ditunjukkan oleh pangsanya yang masih cukup tinggi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Alasan kedua, sebagian besar, yakni sekitar 33 persen (42,47 juta), penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menggantungkan hidupnya (bekerja) di sektor pertanian.
Walau Indonesia merupakan negara pertanian, tetapi sejauh ini masih banyak berbagai hal masalah pertanian di Indonesia yang membuat sektor pertanian tersebut belum berkembang sepertihalnya pertanian di negara-negara lain.
Apa sebenarnya masalah pertandian di Indonesia yang paling pelik dan sejauh ini belum ditangani secara serius oleh pihak-pihak terkait?
Masalah Pertanian di Indonesia
Sistem atau cara pertanian di Indonesia masih didominasi oleh sistem pertanian masa lalu, yaitu sistem pertanian yang mempunyai banyak kelemahan diantaranya adalah:
1. Skala kecil,
2. Modal yang terbatas,
3. Penggunaan teknologi yang masih sederhana,
4. Sangat dipengaruhi oleh musim,
5. Wilayah pasarnya lokal,
6. Umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi),
7. Akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah,
8. Pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani,
9. Pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali
10. Kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani,
11. Kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang,
12. Swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Petani.
Solusi Mengatasi Masalah Pertanian di Indonesia
Dari ke 12 hal masalah pertanian di Indonesia yang sudah dipaparkan diatas, maka berikut akan dipaparkan bagaimana cara mengatasi masalah pertanian tersebut dimasa yang akan datang.
1. Optimalisasi program pertanian organik secara menyeluruh di Indonesia serta menuntut pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian yang produktif dan ramah lingkungan.
2. Regulasi konversi lahan dengan ditetapkannya kawasan lahan abadi yang eksistensinya dilindungi oleh undang-undang.
3. Penguatan sistem kelembagaan tani dan pendidikan kepada petani, berupa program insentif usaha tani, program perbankan pertanian, pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani, serta pengembangan industrialisasi yang berbasis pertanian/pedesaan, dan mempermudah akses-akses terhadap sumber-sumber informasi IPTEK.
4. Indonesia harus mampu keluar dari WTO dan segala bentuk perdagangan bebas dunia pada tahun 2014.
5. Perbaikan infrastruktur pertanian dan peningkatan teknologi tepat guna yang berwawasan pada konteks kearifan lokal serta pemanfaatan secara maksimal hasil-hasil penelitian ilmuwan lokal.
6. Mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.
7. Peningkatan mutu dan kesejahteraan penyuluh pertanian.
8. Membuat dan memberlakukan Undang-Undang perlindungan atas Hak Asasi Petani.
9. Memposisikan pejabat dan petugas di setiap instansi maupun institusi pertanian dan perkebunan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing.
10. Mewujudkan segera reforma agraria.
11. Perimbangan muatan informasi yang berkaitan dengan dunia pertanian serta penyusunan konsep jam tayang khusus untuk publikasi dunia pertanian di seluruh media massa yang ada.
12. Bimbingan lanjutan bagi lulusan bidang pertanian yang terintegrasi melalui penumbuhan wirausahawan dalam bidang pertanian (inkubator bisnis) berupa pelatihan dan pemagangan (retoling) yang berorientasi life skill, entrepreneurial skill dan kemandirian berusaha, program pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda melalui kegiatan magang ke negara-negara dimana sektor pertaniannya telah berkembang maju, peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi pertanian, pengembangan program studi bidang pertanian yang mampu menarik generasi muda, serta program-program lain yang bertujuan untuk menggali potensi, minat, dan bakat generasi muda di bidang pertanian serta melahirkan generasi muda yang mempunyai sikap ilmiah, professional, kreatif, dan kepedulian sosial yang tinggi demi kemajuan pertanian Indonesia, seperti olimpiade pertanian, gerakan cinta pertanian pada anak, agriyouth camp, dan lain-lain.
13. Membrantas mafia-mafia pertanian.
14. Melibatkan mahasiswa dalam program pembangunan pertanian melalui pelaksanaan bimbingan massal pertanian, peningkatan daya saing mahasiswa dalam kewirausahaan serta dana pendampingan untuk program–program kemahasiswaan.
KOMENTAR
Saya setuju pada artikel diatas yang banyak membahas tentang kelemahan pertanian yang ada di Indonesia, serta beberapa solusi tentang pertanian yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian para petani. sehingga itu dapat menjadi motivasi bagi para petani Indonesia.
Rabu, 28 Agustus 2013 | 12:10 WIB
10. Investor Cina Mau Kuasai 50 Ribu Hektare Sawah
TEMPO.CO, Jakarta - Diam-diam sebuah konsorsium investor Cina, Malaysia, dan Indonesia berencana mengadakan investasi besar-besaran di sektor pertanian di Subang, Jawa Barat.
Rencana ini diungkapkan oleh Kepala Sub-Direktorat Optimalisasi Rehabilitasi dan Konservasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian Pertanian, M. Husni, Rabu, 28 Agustus 2013.
Menurut Husni, sebuah perusahaan dari Cina bernama Liaoning Wufeng Agricultural bekerja sama dengan PT Amarat dari Malaysia dan PT Tri Indah Mandiri berencana mengembangkan pertanian terpadu di Subang. "Mereka akan menginvestasikan dananya sebesar Rp 20 triliun, mulai November 2013," kata Husni kepada Tempo, 28 Agustus 2013.
Menurut dia, investasi dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan para petani di Subang, dengan sasaran area sawah yang mereka garap seluas 50 ribu hektare. "Para petani dijanjikan diberikan kemudahan dalam pengadaan bibit, sarana produksi pertanian, peralatan, hingga produksi pascapanen," ujarnya.
Namun, lanjut Husni, rencana tersebut tak pernah dilaporkan ke kantor Kementerian Pertanian. Karena itu, institusinya memantau lewat pemberitaan media massa. "Kalau mereka datang ke Kementan, pasti kami tolak," ujarnya.
Husni menjelaskan, investasi di bidang pangan di Indonesia tidak diharamkan. Tetapi, pemerintah telah membuat jejaring aturan seketat mungkin, termasuk soal kepemilikan lahan. "Paling banter mereka hanya bisa menggunakan lahan dengan status hak guna pakai," ucap Husni. "Makanya, mereka mengakalinya dengan bekerja sama dengan petani."
Karena itu, dia meminta Pemerintah Kabupaten Subang dengan segala kewenangan otonomi daerahnya bisa mencegah langkah besar, yang masih rahasia, yang akan dilakukan konsorsium pangan asal Cina, Malaysia, dan perusahaan dalam negeri tersebut.
Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang, Hendrawan, mengaku belum mengetahui rencana besar investasi di bidang pangan yang akan dilakukan gabungan perusahaan tiga negara tersebut. "Membaca konsepnya, rasa-rasanya kami harus menolak kehadiran para investor itu karena akan membahayakan iklim pertanian di Subang dan nasional," kata dia.
Menurut dia, jika betul investor gabungan itu akan melakukan kerja sama dengan menguasai 50 ribu hektare area persawahan milik petani Subang, berarti lahan yang kelak murni digarap petani hanya tersisa 27 ribuan hektare. "Lahan abadi pertanian di Subang itu hanya 77.529 hektare," Hendrawan.
Yang paling berbahaya, lanjut dia, jika beras hasil produksi sawah yang dikerjasamakan dengan petani itu dijual ke luar negeri. "Lalu, rakyat Subang mau makan apa?" ujarnya.
Rencana ini diungkapkan oleh Kepala Sub-Direktorat Optimalisasi Rehabilitasi dan Konservasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Kementerian Pertanian, M. Husni, Rabu, 28 Agustus 2013.
Menurut Husni, sebuah perusahaan dari Cina bernama Liaoning Wufeng Agricultural bekerja sama dengan PT Amarat dari Malaysia dan PT Tri Indah Mandiri berencana mengembangkan pertanian terpadu di Subang. "Mereka akan menginvestasikan dananya sebesar Rp 20 triliun, mulai November 2013," kata Husni kepada Tempo, 28 Agustus 2013.
Menurut dia, investasi dilakukan dengan cara melakukan kerja sama dengan para petani di Subang, dengan sasaran area sawah yang mereka garap seluas 50 ribu hektare. "Para petani dijanjikan diberikan kemudahan dalam pengadaan bibit, sarana produksi pertanian, peralatan, hingga produksi pascapanen," ujarnya.
Namun, lanjut Husni, rencana tersebut tak pernah dilaporkan ke kantor Kementerian Pertanian. Karena itu, institusinya memantau lewat pemberitaan media massa. "Kalau mereka datang ke Kementan, pasti kami tolak," ujarnya.
Husni menjelaskan, investasi di bidang pangan di Indonesia tidak diharamkan. Tetapi, pemerintah telah membuat jejaring aturan seketat mungkin, termasuk soal kepemilikan lahan. "Paling banter mereka hanya bisa menggunakan lahan dengan status hak guna pakai," ucap Husni. "Makanya, mereka mengakalinya dengan bekerja sama dengan petani."
Karena itu, dia meminta Pemerintah Kabupaten Subang dengan segala kewenangan otonomi daerahnya bisa mencegah langkah besar, yang masih rahasia, yang akan dilakukan konsorsium pangan asal Cina, Malaysia, dan perusahaan dalam negeri tersebut.
Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang, Hendrawan, mengaku belum mengetahui rencana besar investasi di bidang pangan yang akan dilakukan gabungan perusahaan tiga negara tersebut. "Membaca konsepnya, rasa-rasanya kami harus menolak kehadiran para investor itu karena akan membahayakan iklim pertanian di Subang dan nasional," kata dia.
Menurut dia, jika betul investor gabungan itu akan melakukan kerja sama dengan menguasai 50 ribu hektare area persawahan milik petani Subang, berarti lahan yang kelak murni digarap petani hanya tersisa 27 ribuan hektare. "Lahan abadi pertanian di Subang itu hanya 77.529 hektare," Hendrawan.
Yang paling berbahaya, lanjut dia, jika beras hasil produksi sawah yang dikerjasamakan dengan petani itu dijual ke luar negeri. "Lalu, rakyat Subang mau makan apa?" ujarnya.
KOMENTAR
Saya tidak setuju dengan artikel tersebut, karena tidak akan membuat perekonomian di Indonesia tidak akan maju kususnya di bidang pertanian. dan hanya dapat mengandalkan produk luar.itulah sebabnya pertanian Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik.
11. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA DI SEKTOR PERTANIAN
JAMAN ORDE LAMA
Di era orde lama, yakni ketika pemerintahan yang sah baru saja dibentuk dan bangsa Indonesia masih mengalami problem belajar berdemokrasi, Pertanian di masa itu praktis mengalami masa sulit seiring dengan ketidakstabilan situasi politik yang masih euforia pasca 350 tahun masa kolonialis dengan sistem tanam paksa dan 3,5 tahun kerja rodi.
Di era serba terjepit, para pemimpin negeri ini berkali-kali mencoba mengembangkan formula untuk menyelamatkan pertanian. Program yang dibuat antara lain:
Rencana Kasimo (Kasimo Plan)
- Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan menigkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah
- Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA
- Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul
- Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
- Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit
- Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
Tujuan diberlakukannya UUPA adalah:
Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Sayangnya pemerintahan Orde Lama tidak berlangsung lama, kebijakan distribusi tanah secara adil menurut UU Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan landreform kandas di jaman Orde Baru. Maka, Agrarische Wet yang menjadi dasar bagi Hak Guna Usaha (HGU) para pemodal dan partikelir untuk memeras tanah dan petani kecil terus berlangsung.
JAMAN ORDE BARU
Kebijakan modernisasi pertanian pada masa Orde baru dikenal dengan sebutan Revolusi Hijau.
Revolusi Hijau merupakan perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Revolusi Hijau (Green Revolution) merupakan suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut.
Tujuan Revolusi hijau adalah mengubah petani-petani gaya lama (peasant) menjadi petani-petani gaya baru (farmers), memodernisasikan pertanian gaya lama guna memenuhi industrialisasi ekonomi nasional. Revolusi hijau ditandai dengan semakin berkurangnya ketergantungan para petani pada cuaca dan alam karena peningkatan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan produksi bahan makanan.
Latar belakang munculnya revolusi Hijau adalah karena munculnya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Sehingga dilakukan pengontrolan jumlah kelahiran dan meningkatkan usaha pencarian dan penelitian binit unggul dalam bidang Pertanian. Upaya ini terjadi didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Thomas Robert Malthus.
Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakan revolusi hijau ditempuh dengan cara:
1. Intensifikasi Pertanian
Intensifikasi Pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani yang meliputi :
- Pemilihan Bibit Unggul
- Pengolahan Tanah yang baik
- Pemupukan
- Irigasi
- Pemberantasan Hama
2. Ekstensifikasi Pertanian
Ekstensifikasi pertanian, yaitu Memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru (misal mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan, dsb).
3. Diversifikasi Pertanian
Usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari. Usaha ini menguntungkan karena dapat mencegah kegagalan panen pokok, memperluas sumber devisa, mencegah penurunan pendapatan para petani.
4. Rehabilitasi Pertanian
Merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Usaha pertanian tersebut akan menghasilkan bahan makanan dan sekaligus sebagai stabilisator lingkungan.
Pelaksanaan Penerapan Revolusi Hijau:
Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani.
Kegiatan pemasaran hasil produksi pertanian berjalan lancar sering perkembangan teknologi dan komunikasi.
Tumbuhan yang ditanam terspesialisasi atau yang dikenal dengan monokultur, yaitu menanami lahan dengan satu jenis tumbuhan saja.
Pengembangan teknik kultur jaringan untuk memperoleh bibit unggul yang diharapkan yang tahan terhadap serangan penyakit dan hanya cocok ditanam di lahan tertentu.
Petani menggunakan bibit padi hasil pengembagan Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI=International Rice Research Institute) yang bekerjasama dengan pemerintah, bibit padi unggul tersebut lebih dikenal dengan bibit IR.
Pola pertanian berubah dari pola subsistensi menjadi pola kapital dan komersialisasi.
Negara membuka investasi melalui pembangunan irigasi modern dan pembagunan industri pupuk nasional.
Pemerintah mendirikan koperasi-koperasi yang dikenal dengan KUD (Koperasi Unit Desa).
PELITA
Pemerintah lalu melakukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita(Pembangunan Lima Tahun). Pelita berlangsung dari Pelita I-Pelita VI.
Pelita I(1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita I lebih menitikberatkan pada sektor pertanian.
Keberhasilan dalam Pelita yaitu:
- Produksi beras mengalami kenaikan rata-rata 4% setahun.
- Banyak berdiri industri pupuk, semen, dan tekstil.
- Perbaikan jalan raya.
- Banyak dibangun pusat-pusat tenaga listrik.
- Semakin majunya sektor pendidikan.
Komoditas unggulan yang mendapat prioritas adalah :
- • Sayuran : kentang, cabe merah, kubis, bawang merah, tomat dan jamur
- • Buah-buahan : pisang, mangga, jeruk, nenas dan manggis
- • Tanaman hias : anggrek
- • Tanaman obat : jahe dan kunyit.
KOMENTAR
Saya setuju dengan artikel tersebut karena banyak membahas tentang keunggulan produk pertanian yang ada di Indonesia.
12. SektorPertanian dan perannya dalam perekonomian Indonesia
Struktur perekonomian Indonesia tentang bagaimana arah kebijakan perekonomian Indonesia menarik. Gagasan mengenai langkah-langkah subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.Lewattabel I ini, kitabisamengetahuisektor-sektor yang bergeraklewatpertanian.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.Lewattabel I ini, kitabisamengetahuisektor-sektor yang bergeraklewatpertanian.
| Sektorpertanianterdiriatas: | ||
| 1. Tanamanpangan 1.1.TanamanPalawija biasanya palawija berupa tanaman kacang-kacangan, serealia selain padi (seperti jagung), dan umbi-umbian semusim (ketela pohon dan ubi jalar). 1.2.Padi Keanekaragaman budidaya: - Padigogo - Padirawa | Beberapamasalahdalamproduksipalawija : - Rendahnyaproduktivitaslahan. - Rendahnyatingkatpenggunaanlahan. - Benihataubibitmasihbersifatlokal. - Pengelolaan yang masihtradisional. - Tingginyatingkatsusutanpascapanen. | |
| 2. Perkebunan - Perkebunan rakyat. - Perkebunan besar. | Pengusahaantanamanperkebunantersebutberlangsungdualistis, yaitu : - Diselenggarakanrakyatsecaraperorangan. - Diselenggarakanolehperusahaanperkebunan (pemerintahatauswasta). | |
| 3. Kehutanan SUB SEKTOR KEHUTANAN - Penebangankayu - Pengambilanhasilhutan lain - Perburuan | Hutanberdasarkantataguna : 1. Hutanlindung. 2. Suakaalamdanhutanwisata. 3. Hutanproduksiterbatas. 4. Hutanproduksitetap. 5. Hutanproduksi yang dapatdikonversi. | |
| 4. Peternakan | BPS dalammelakukanperhitunganproduksipadasektorinididasarkanpada : – - Data pemotongan. – - Selisihstokatauperubahan – - populasi. – - Ekspornetto. | |
| 5. Perikanan | Faktorpenyebablambannyapertumbuhan sub sektorini : - Sarana yang kurangmemadai - Laranganmengoperasikanpukatharimau (trawl). - Adanyapencurianikansecarabesar-besaranolehkapalasingtanpaberhasilditangkapolehsatuanpatrolipantaiperairanIndonesia. - Berkaitandenganperikanandaratkhususnyaudang, yaiturendahnyaproduktivitaslahanudang. |
KOMENTAR
Saya setuju terhadap artikel tersebut karena pmerintah banyak membahas tentang kebijakan bagaimana arah perekonomian Indonesia agar lebih menarik. Sehingga arah perekonomian di bidang pertanian cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan.
13. Sektor Pertanian Indonesia Tertinggal Jauh dari Malaysia
(sumber: Asia Times)
Bogor - Sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun teknologi pengolahan sektor pertanian di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnyaPada tahun 2013 sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 15,04%. Namun, dalam satu dekade terakhir jumlah rumah tangga petani turun hingga 5 juta orang menjadi 26,13 juta orang pada 2013.
Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Bambang Kristianto mengatakan Indonesia harus bisa menciptakan teknologi baru untuk mengolah hasil hasil pertanian. Menurutnya jika Indonesia sudah bisa menciptakan inovasi teknologi dalam sektor pertanian maka ketergantungan akan produk impor bisa dikurangi.
" Indonesia adalah negara dengan sektor pertanian terbesar, tapi kalau bicara teknologi, Indonesia sudah jauh tertinggal 10 tahun dari Malaysia karena Malaysia dalam hal pengembangan teknologi pertanian sudah lebih baik," ujar dia dalam acara " Peningkatan Wawasan Statistik Pertanian Untuk Wartawan" di Hotel Mirah, Bogor, Sabtu (7/9).
Dia menjelaskan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah menambah alokasi anggaran untuk sektor pertanian khususnya meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut dia selama ini banyak daerah yang menggunakan anggaran daerahnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan padahal potensi sektor pertanian di daerah cukup besar untuk dikembangkan.
" Kebanyakan daerah menggunakan APBD nya untuk sektor pertanian dan kesehatan, sektor pertanian menjadi prioritas terakhir, ke depannya agar sektor pertanian lebih baik maka anggaran untuk sektor pertanian harus dinaikan," ujar dia
Dia mengatakan jika belanja daerah sudah bisa ditingkatkan, maka pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan teknologi pengolahan pertanian dengan cara membuat bank pertanian.
KOMENTAR
Saya setuju dengan artikel tersebut , karena pemerintah harus lebih meningkatkan alokasi anggaran untuk sector pertanian.
14. Sektor Pertanian dan Struktur Perekonomian Indonesia
June 15, 2011add a comment
Dikutip dari Metrotvnews.com
Struktur perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Kita sudah sering mendiskusikan topik ini jauh sebelum era reformasi tahun 1998. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi.
Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.
Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.
Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.
Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.
Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.
Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.
Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.
Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.
Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.
Struktur perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.
Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa ini perlu segera dibenahi, sehingga kita dapat meneruskan hasil dari kebijakan perekonomian Indonesia yang sudah dibangun puluhan tahun lalu, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai saat sekarang ini.
Firmanzah, PhD
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
KOMENTAR
Saya setuju dengan artikel diatas, karena berdasarkan pertimbangan tersebut pertanian menjadi sector paling utama dalam perekonomian di Indonesia. Selain itu juga banyak membahas tentang masalh perekonomian pada era globalisasi.
15. Sektor pertanian dalam kondisi menyedihkan
Sabtu, 27 April 2013 16:00 WIB | 4230 Views
Jakarta (ANTARA News) - Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) menilai sektor pertanian tanah air saat ini dalam kondisi menyedihkan karena lonjakan impor yang tinggi.
Ketua MAI Fadel Muhammad di Jakarta, Sabtu mengatakan kebijakan impor komoditas pertanian yang dulu hanya20-30 persen namun kini melonjak menjadi 70 persen dari seluruh komoditas pertanian.
"Selain itu saat ini sudah muncul konspirasi, mafia ataupun kartel pangan yang hanya memburu rente. Segelintir orang yang tidak jelas ini mampu merusak ekonomi bangsa," katanya dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional MAI periode 2012-2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Perokonomian Hatta Rajasa.
Kondisi menyedihkan lain yang dihadapi sektor pertanian, lanjut Fadel, adalah tidak berdayanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian sehingga yang terjadi justru banyaknya perusahaan asing yang mendominasi di dalam negeri.
Sementara itu nilai impor pangan di dalam negeri, lanjut Fadel, begitu mencengangkan yakni selama Januari-November 2012 mencapai Rp81,5 triliun.
Fadel mengatakan, untuk membangun sektor pertanian harus memiliki tiga pondasi berupa bangsa yang mandiri, mampu memproduksi hasil pangan sendiri dan pertumbuhan yang berkeadilan.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah akan mengupayakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, serta terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian agar tak lagi bergantung kepada impor.
Hatta meminta MAI berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pasar agribisnis dan menjadikan masyarakat tidak bergantung kepada impor.
"Saya ingin agrobisnis menjadi berkembang, bukan hanya ekspor dan impor saja, tapi yang paling penting adalah miliki daya tahan pangan nasional," katanya.
Ketua MAI Fadel Muhammad di Jakarta, Sabtu mengatakan kebijakan impor komoditas pertanian yang dulu hanya20-30 persen namun kini melonjak menjadi 70 persen dari seluruh komoditas pertanian.
"Selain itu saat ini sudah muncul konspirasi, mafia ataupun kartel pangan yang hanya memburu rente. Segelintir orang yang tidak jelas ini mampu merusak ekonomi bangsa," katanya dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional MAI periode 2012-2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Perokonomian Hatta Rajasa.
Kondisi menyedihkan lain yang dihadapi sektor pertanian, lanjut Fadel, adalah tidak berdayanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertanian sehingga yang terjadi justru banyaknya perusahaan asing yang mendominasi di dalam negeri.
Sementara itu nilai impor pangan di dalam negeri, lanjut Fadel, begitu mencengangkan yakni selama Januari-November 2012 mencapai Rp81,5 triliun.
Fadel mengatakan, untuk membangun sektor pertanian harus memiliki tiga pondasi berupa bangsa yang mandiri, mampu memproduksi hasil pangan sendiri dan pertumbuhan yang berkeadilan.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah akan mengupayakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, serta terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian agar tak lagi bergantung kepada impor.
Hatta meminta MAI berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pasar agribisnis dan menjadikan masyarakat tidak bergantung kepada impor.
"Saya ingin agrobisnis menjadi berkembang, bukan hanya ekspor dan impor saja, tapi yang paling penting adalah miliki daya tahan pangan nasional," katanya.
KOMENTAR
Saya setuju dengan artikel tersebut,karena pemerintah akan mengupayakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan,serta meningkatkan produktuvitas pertanian agar tak bergantung dengan impor.
