Sistem Ekonomi Kerakyatan - Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998.
 |
| Sistem Ekonomi Kerakyatan |
1. Pengertian Sistem Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang di mana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Atau definisi ekonomi kerakyatan yang lainnya adalah suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.
Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan.
Baca Juga
Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
2. Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ini, yaitu :
- Yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat adalah negara atau pemerintah negara tersbut. Misalnya seperti: bahan bakar minyak, air dan sumber daya alam yang lainnya.
- Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
- Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
- Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
- Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yangadil bagi seluruh rakyat.
- Peran negara di ekonomi ini sangatlah penting akan tetapi tidak dominan, dan begitu juga perana dari pihak swasta yang posisinya memang penting akan tetapi tidak mendominasi juga. Sehingga tidak mungkin terjadi kondisi sistem ekonomi liberal ataupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak tersebut yaitu pemerintah dan juga pihak swasta hidup berdampingan secara damai dan saling men-support satu sama lain.
- Di dalam perekonomian ini masyarakat adalah bagian yang sangat penting, karena kegiatan produksi yang dilakukan, diawasi dan dipimpin oleh anggota masyarakat.
- Buruh maupun modal tidak mendominasi perekonomian sebab ekonomi ini didasari atas asas kekeluargaan.
3. Tujuan Ekonomi Kerakyatan
Adapun tujuan dari ekonomi kerakyatan, diantaranya seperti di bawah ini:
- Untuk membangun negara yang berdikari secara ekonomi, yang berdaulat secara politik, serta memiliki berkepribadian yang berkebudayaan.
- Untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat.
- Dapat mendorong pertumbuhan perekonomi yang berkesinambungan.
- Dan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.
4. Kelebihan Dari Sistem Ekonomi Kerakyatan
Inilah beberapa kelebihan dari sistem ekonomi kerakyatan, yaitu :
- Rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian.
- Dapat memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program operasional yang nyata.
- Sistem ekonomi ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.
- Dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat sekaligus dapat melahirkan jiwa kewirausahaan.
- Transaksi antara produksi, distribusi dan konsumsi sangat baik.
- Hubungan antara produksi, distribusi dan juga konsumsi akan saling membutuhkan dan sangat baik.
5. Kelemahan Dari Sistem Ekonomi Kerakyatan
Dimana ada kelebihan pasti ada juga kelemahan atau kekurangannya, berikut ini kelemahan dari sistem ekonomi kerakyatan, yaitu :
- Dalam ekonomi ini akan terjadi praktek membagi-bagi uang kepada rakyat, peraktek ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri.
- Aksi membagi-bagi uang ini secara tidak sadar dapat menyebabkan usaha mikro atau kecil dan menengah serta koperasi yang selama ini tidak berdaya dapat bersaing dalam suatu mekanisme pasar, bias menjadi sangat bergantung pada aksi tersebut.
- Masih kurangnya pengetahuan rakyat mengenai Investasi, akibatnya dapat menyebabkan kemiskinan terlalu lama atau perputaran roda yang lambat.
- Kurangnya penerapan dari manajemen.
- Tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah, meskipun peran pemerintah sangat penting tapi tidak dominan.
- Harus di awasi, jika tidak diawasi dengan baik akan banyak koruptor.
Referensi :
- Sukirno, Sadono, Makro Ekonomi Teori Pengantar , Rajawali Pers, 1994
- http://myilmulintashukum.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-sistem-ekonomi.html
- Rahardja,Prathama, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Universitas Indonesia, 1999
- Salvatore,Dominic,Teori Mikro Ekonomi, Erlangga, 1992
- Sicat,Gerardo P., Economics.Manila:National Book Store,1983
