Pengertian Administrasi Negara/Publik 
Secara terminologi :
Administrasi : Seluruh rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjsama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu (The Liang Gie)

(Luther Gullick) à “Administration has to do with getting things done with the accomplishment of defined objectives”. (Administrasi berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan-tujuan yang telah ditentukan)

(Dwight Waldo) à Administrasi adalah bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Unsur-unsur Administrasi :
a. Kegiatan
b. Kerjasama
c. Manusia
d. Tujuan Bersama
e. Dana, Sarana/Prasarana

Pengertian Publik à umum, masyarakat, negara
(Inu Kencana Syafiie, dkk) “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”

Pengertian Negara :
Max Weber à Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekuasaan fisik secara syah dalam suatu negara.

Miriam Budiharjo à Suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang syah.

Ciri-ciri negara berdaulat ;
1. Ada wilayah yang tetap
2. Ada penduduk yang tetap.

Pengertian Administrasi Publik : (Ilmu Ketataprajaan, Ilmu usaha negara, Ilmu pemerintahan/negara
Edward H. Litchfield à Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan diorganisir, diperlengakpi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Dwight Waldo à “Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

Dimock & Dimock, koenig (mengutip perumusan kamus) à Kegiatan pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

Arifin Abdulrahman à Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Hubungan Politik & Administrasi Negara
  • Ilmu politik merupakan lingkungan dari administrasi publik yang juga mempengaruhi struktur, kultur dan perilaku administrasi publik.
  • Hubungan antara ilmu politik dan administrasi publik sangat erat sekali
Bidang Pelajaran Ilmu Administrasi Publik :
1. “The What” à berkaitan dengan apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah supaya berhasil, tertuang dalam Haluan Politik, Kebijakan pemerintah, program-progarm pemerintah.
2. “The How” à berkaitan dengan bagaimana seharusnya melaksanakannya agar efisien, baik diukur dengan fisik ataupun uang.

Sulit untuk memisahkan antara proses politik dan proses administrasi negara/publik, karena keduaanya saling dipengaruhi dan mempengaruhi.

Bidang Kajian Administrasi Publik
1. Ilmu yang bersifat campuran yang mefokuskan diri pada cara-cara mewujudkan nilai-nilai politik/pencapaian tujuan nilai-nilai politik.
2. Suatu tindakan dari pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai politik

Fungsi Dasar Administrasi Negara
1. Formulasi/Perumusan Kebijakan
2. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi
3. Penggunaan Dinamika Administrasi 
  • pimpinan 
  • koordinasi 
  • pengawasan 
  • komunikasi 
Sejarah Perkembangan Administrasi negara
  • Periode I à Sejarah pertumbuhan administrasi negara dari zaman kuno sampai dengan tahun 1880
  • Periode II à Pertumbuhan administrasi negara modern, yang berlangsung dari akhir abad-19 atau awal abab-20
Periode I
a. Mesir Kuno (1300 SM)
  • Sudah mengenal sistem Administrasi, sebagai negara tertua yang memiliki administrasi birokrasi
  • Zaman Ramses III
  • Pengaturan air (sungai nil, dan kegiatan ekonomi lainnya)
b. Cina Kuno (Dinasti Han, 202 SM-219 M)
  • Semangat Doktrin “Confusius”
  • Perlunya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan perlunya menyeleksi pegawai pemerintahan yang cakap dan jujur
  • Confusius; soal kode etik, dalam bidang politik dan pemerintahan
  • Melahirkan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan
c. Yunani Kuno
  • Tokoh yang terkenal dalam bidang ini “Aristoteles”
  • Bentuk pemerintahan yang didukung rakyat (demokrasi)
  • Administrasi ditangan orang banyak
d. Romawi
  • lebih realistis, dan sudah ada metodologis dibanding yunani kuno
  • Terlihat dari susunan sistem dinas-dinas eksekutif, dewan-dewan, pengadilan dan senat yang menghasilkan produk-produk administrasi
  • Jauh lebih sistematis
e. Abab Pertengahan
- Adanya usaha untuk memperkuat dan memperbaiki administrasi, khususnya administrasi fiskal, pengawasan pegawai, pengembangan sistem laporan & pengangkatan pegawai yang cakap 
- Banyak dilakukan oleh orang-orang di gereja

Baca Juga

f. Prusia-Austria
  • Periode Kameralis (sekelompok profesor dan ahli admnistrasi negara Jerman dan Austria) tahun 1550-1700 an.
  • Kameralisti à adalah ilmu pengumpulan informasi secara sistematis tentang peranan dan kegiatan aparatur pemerintahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.
Periode II
Perkembangan administrasi negara modern, dipelopori oleh Amerika serikat pada akhir abad 19/awal abad 20, diawali oleh sebuah essay dari Wodrow Wilson pada tahun 1887 “The Study of Administration”. Wilson menekankan tentang pemisahan antara politik dan administrasi, menurutnya “Membuat Konstitusi lebih mudah ketimbang melaksanakannya”.

Untuk melihat evolusi perkembangan administrasi negara modern ini, maka kita akan melihat beberapa pendekatan yang disampaikan oleh John C. Buechner, yaitu :

a. Pendekatan Tradisional
Dipengaruhi oleh 3 hal : 
ilmu induk 
pandangan rasional (efisiensi yang tinggi oleh pemerintah) 
gerakan manajemen ilmiah (Frederick W. Taylor) 

b. Pendekatan Behavioral
Pendekatannya dengan 2 cara 
Behaviorisme muncul sebagai reaksi dari pendekatan tradisonal 
Behaviorisme merupakan pengembangan dari pendekatan tradisonal 

Pusat perhatiannya adalah pada cara orang bertingkah laku dalam situasi dan kondisi organisai yang sungguh-sungguh nyata, serta oragnisasi adalah sistem sosial yang mengandung konflik, kohesi (kekuatan tarik menarik), dan interaksi.

Tokoh utamanya adalah Herbert Simon.

c. Pendekatan Pembuatan Keputusan (Decisional)
Memandang orang sebagai suatu unit yang terdiri dari banyak situasi decisional dimana administrasi adalah decision making (pembuat keputusan)

d. Pendekatan Ekologis
Menekankan pada hubungan-hubungan organisasi antara lingkungan eksternal dan internal dan kekuatan-kekuatan yang menentukan perubahan interdependensi.

Paradigma Administrasi Negara

“Krisis Identitas Administrasi Publik”

Paradigma I (1900-1926) 
Dikotomi (Pemisahan) Politik dan Administrasi à Terpengaruh oleh Wilson (1887) dimana tekanan dari paradigma I ini adalah pada locus (tempat) kedudukan administrasi negara, Frank J. Goonow à Administrasi negara locusnya ditengah-tengah diantara legislatif dan yudikatif.

Paradigma II (1927-1937)
Prinsip-Prinsip Administrasi
  • Locus administrasi adalah dimana saja
  • Frederick W. Taylor à Manajemen Ilmiah, menekankan prinsip-prinsip efisiensi, yang fokusnya pada tingkatan pegawai bawahan.
  • Gullick & Urick (1937) à 7 Prinsip-prinsip administrasi, POSDCORB
Paradigma III (1950 – 1970)
Public Administration as Political Science
  • Administrasi Publik mencoba kembali kepada induk dari disiplinnya yaitu ilmu politik (kembali ke focus)
  • Administrasi publik berada pada posisi membingungkan, karena administrasi publik seperti diperlakukan sebagai mahluk asing di induk disipilinnya yaitu ilmu politik (1960)

Paradigma IV (1956 – 1970)
Public Administration as Management
  • Munculnya paradigma ke IV hampir bersamaan dengan paradigma III, dimana para ahli mulai mencari alternatif kemana harus menginduk, setelah kurang mendapat perhatian dari disiplin induknya (ilmu Politik)
  • Pada disiplin manajemen, Administrasi publik memenuhi focus (bidang studi) karena adanya persamaan prinsip-prinsip, namun kehilangan pada locusnya (tempat).
  • Namun di disiplin manajemen, administrasi publik sangat diterima dan dibiarkan tumbuh dan berkembang
Paradigma V (1970 - )
Public Administration as Public Administration
  • Administrasi Publik mencoba untuk mandiri dan berdiri sendiri sebagai sebuah disiplin ilmu.
  • Pada tahun 1970, terbentuk National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA), sebagai wujud kepercayaan diri dari administrasi publik untuk berdiri sendiri dan bangkit sebagai sebuah disiplin ilmu.
  • Pada paradigma V ini baik locus (tempat) dan focus (bidang kajian) telah terpenuhi keduannya.
Perkembangan Administrasi Negara di Indonesia
Administrasi Lokal à administrasi tradisonal zaman kejayaan kerajaan-kerajaan besar di nusantara (ex. Majapahit, Sriwijaya, dll)

Zaman Belanda à Sebagai peletak dasar administrasi negara di Indonesia adalah Jendral Daendels (1808 – 1811), dimana dia telah melakukan :
  • menciptakan jabatan-jabatan kenegaraan
  • membentuk suatu kas negara
  • membentuk Dirjen Keuangan
  • membentuk Badan Pemeriksa Keuangan
  • membentuk inspeksi-inspeksi pajak
  • membentuk sistem pemerintahan wilayah
  • membentuk sistem kepolisian, jaksa, dan peradilan modern
Zaman Inggris à merupakan zaman pemerintahan Raffles (1811 – 1816)
  • Pembawa ajaran demokratis
  • Merubah jiwa kepemerintahan dari otokratis militer menjadi demokratis sipil.
  • Pada zamannya lahir “Landrent System” (sistem sewa tanah), atau sistem pajak tanah, yang kemudian sampai sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Zaman Jepang (1942) à tidak ada perubahan sistem administrasi ataupun kontribusi terhadap perkembangan administrasi negara di Indonesia, sebab pada masa penjajahan Jepang tersebut terjadi kekacauan pemerintahan, sebagai akibat posisi Jepang yang kian terjepit oleh pihak sekutu.

Masa Revolusi Kemerdekaan
  • Penyusunan, persiapan proklamasi kemerdekaan RI 1945
  • Penyusunan UUD 1945
  • Terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Pertama